AJAKAN itu disampaikan setengah berbisik. ''Kita cari suaka saja ke luar negeri!'' kata seorang mahasiswa ke kuping Arsio Richard Iek, yang tengah tergeletak lunglai di bangsal Rumah Sakit Dian Harapan, Jayapura, Papua. Arsio tak menjawab. Ia hanya menyeringai, menahan sakit di bagian pinggang yang terkoyak oleh sebutir pelor.
Bagi Arsio, ajakan seorang teman itu cukup mengusik. Apalagi disampaikan ketika ia merasa terancam. Boleh jadi, ia akan merasa lebih damai bila jadi menjauh dari tanah kelahirannya, Papua. Menggantikan maut yang selalu mengintip di setiap sudut dan celah waktu. Seperti yang baru dialaminya sehari sebelumnya, tepatnya Selasa pekan lalu.
Ceritanya, hari itu Arsio sedang bersukacita. Baru saja ia dinyatakan lulus dari Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih (Uncen), Jayapura. Untuk merayakan keberhasilannya, ia beserta istri dan beberapa teman menggelar pesta ikan bakar di rumah.
Usai pesta, mereka lantas menuju kawasan Bumi Perkemahan Cenderawasih, sebuah dataran tinggi yang biasa digunakan warga setempat untuk menikmati pemandangan kelap-kelip lampu kota di malam hari. Namun, belum juga mereka sampai di tujuan, tiba-tiba dari arah atas meluncur dua sepeda motor, dan berhenti tepat di depan rombongan.
Tanpa ba-bi-bu, di kegelapan malam, seorang dari pengendara motor itu mengeluarkan senjata api. "Dor....!" Senjata menyalak. Sejurus kemudian, tubuh Arsio ambruk bersimbah darah. Jarum jam menunjukkan pukul 21.30 Waktu Indonesia Timur. Suasana jadi panik. Si penembak gelap langsung tancap gas. Sia-sia saja upaya kawan-kawan Arsio mengejar.
Arsio sendiri langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dian Harapan, yang berjarak empat kilometer dari tempat kejadian. Esok harinya, ia menjalani operasi guna mengangkat pelor yang bersarang di tubuhnya. ''Peluru bersarang di kandung kemih. Sebelumnya merusak bagian bawah ginjal dan sebagian usus,'' kata Theo Rompas, dokter yang membedah Arsio.
Kini kepala proyektil telah dikirim ke Puslabfor Mabes Polri, Jakarta, untuk menjalani uji balistik. ''Kami menunggu hasil. Apakah peluru yang digunakan itu berasal dari senjata milik polisi atau TNI atau sipil,'' kata Komisaris Besar Kartono, Kepala Humas Kepolisian Daerah (Polda) Papua. Pasalnya, kata Kartono, hingga saat ini ada puluhan surat izin kepemilikan senjata yang dkeluarkan polisi bagi warga sipil.
Apa pun hasilnya, tetap saja rasa takut kadung merasuk pada sebagian warga, terutama keluarga Arsio. Jaminan keamanan dari Polda Papua pasca-insiden Abepura, 16 Maret lalu, dipertanyakan. ''Mana janji Kapolda yang bilang akan memberikan jaminan keamanan bagi kami," kata Salmon Iek, ayah Arsio.
Celakanya, situasi ini langsung disambar oleh kelompok-kelompok yang selalu bersuara miring terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketegangan pasca-peristiwa berdarah Abepura seakan menjadi minyak bagi api pembangkangan mereka. Isu-isu yang digulirkan pun bergeser.
Semula mereka menyoal keberadaan Freeport, perusahaan tambang emas dan tembaga di Timika. Tapi, setelah rusuh, suara mereka menjurus ke sentimen anti-Jakarta. ''Demo Freeport hanya tunggangan,'' kata Moses Weror, pentolan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bersembunyi di Madang, Papua Nugini (PNG), sejak 1984, seraya mengklaim berada di balik aksi demo anti-Freeport di Abepura.
Pengakuan Moses ini sejalan dengan temuan intelijen bahwa target peristiwa Abepura sebetulnya untuk mencoreng Pemerintah Indonesia. Cita-citanya, aksi unjuk rasa berbuntut pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga menjadi jualan yang laku bagi pembentukan opini dunia. Celakanya, yang terjadi di lapangan malah sebaliknya. Empat aparat keamanan Indonesia justru tewas mengenaskan di tangan pendemo.
Mereka kembali mendapat peluang setelah aparat kepolisian menyisir para otak demonstrasi ke hutan-hutan. Maka, meluncurlah tudingan bahwa sejumlah mahasiswa telah jadi korban kebrutalan polisi. Sejak itulah sentimen anti-Jakarta menyeruak. Dan seakan mendapat pengukuhan dengan pemberian suaka kepada 42 warga Papua oleh Australia. Maka, gerakan mencari suaka pun mendapat ruang. Seperti ajakan yang dibisikkan kepada Arsio tadi.
Seorang aktivis Parlemen Jalanan, kelompok yang rajin berunjuk rasa, yang tak mau disebut namanya mengatakan, setidaknya ada enam mahasiswa Uncen yang kini sedang berjuang mendapat suaka dari negeri tetangga, PNG. Tiga di antaranya sudah tiba di PNG, yakni Claudius, Yurianus, dan Roberth. Sedangkan sisanya baru saja menyeberang.
Moses Weror, dari PNG, malah menyebutkan, para pencari suaka itu terdiri dari 16 mahasiswa dan tujuh pemuda yang dituduh sebagai otak demonstrasi. ''Mereka kini sudah berada di PNG, menyeberang lewat jalan tikus,'' katanya kepada Gatra lewat percakapan telepon internasional, sambil menyatakan bahwa penyeberangan ini akan disusul oleh kloter berikutnya.
Selain PNG, kata Moses, Australia dan Vanuatu menjadi negara tujuan pencari suaka. Moses mengklaim, ''Khusus Vanuatu, sudah ada kabar gembira. Warga Papua yang memperjuangkan Papua merdeka, berapa pun jumlahnya, akan diterima.'' Pintu ini terbuka lebar, tutur Moses, berkat lobi pentolan OPM lainnya di Vanuatu, John Otto Ondowame dan Andy Ayamisemba.
Para pembelot itu selama ini dikenal sebagai aktivis yang kerap bergabung dengan organisasi-organisasi yang berada di luar kampus. Sekali waktu mereka bergabung dengan Parlemen Jalanan, dan pada kesempatan lain larut dengan Front Pepera PB (Perjuangan Pembebasan Rakyat Papua Barat). Kedua organisasi ini disebut-sebut polisi berada di belakang peristiwa berdarah Abepura.
Front Pepera PB dibentuk pada akhir Agustus 2005, usai aksi besar-besaran Dewan Adat Papua yang mengembalikan otonomi khusus (otsus), 12 Agustus 2005. Tokoh pendirinya adalah Hans Gebze dan Selvius Bobby. Selvi --panggilan Selvius Bobby-- tercatat sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Fajar Timur, yang kampusnya berdekatan dengan kampus Uncen di Abepura. Sedangkan Hans dikenal sebagai mahasiswa migran dari Jakarta. Tidak jelas kuliahnya di mana.
Dalam aksi-aksinya, Front Pepera PB selalu membawa bendera warna hitam yang di tengahnya terdapat lingkaran bergaris putih dan huruf M di dalam lingkaran. Tidak jelas arti M di bendera tersebut. Orang yang mengikuti aksi sering menyebutnya sebagai "Merdeka". Front Pepera dikenal sebagai kelompok semiradikal. Kadang bisa diatur, kadang tidak.
Dalam sebuah pada Oktober 2005, Hans Gebze sempat menggalang massa untuk menduduki kantor DPRD Papua. Tuntutannya sama dengan aksi 12 Agustus, yakni pengembalian otsus. Namun dibumbui dengan tuntutan macam-macam, seperti dialog internasional untuk referendum. Akibat aksi-aksi itu, Hans menjadi uberan aparat keamanan sehingga harus ngumpet di Jakarta.
Sepeninggal Hans yang hingga kini masih bersembunyi, Front Pepera PB dipegang oleh sekjennya, Selvi. Aksi-aksi pun terus dilakukan, sejalan dengan peristiwa-peristiwa yang bergejolak di Papua. Saat terjadi kasus penembakan Waghete pada 20 Januari lalu, yang menewaskan seorang pelajar SMP, kelompok ini turun dan meleburkan diri dengan Solidaritas Masyarakat Papua Peduli Waghete. Di dalamnya ada juga Solidaritas Rakyat Papua Anti-Militerisme, yang dimotori Jeffrison Pagawak.
Duet Selvi dan Jeffri --panggilan Jeffrison Pagawak-- terakhir menggalang kekuatan massa saat terjadi ledakan kasus Freeport. Di samping dua nama itu, ada juga Markus Haluk, aktivis Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah se-Indonesia. Markus pun menjadi penggerak Solidaritas Masyarakat Papua Peduli Kasus Mile 72, yang melakukan aksi tuntutan tutup Freeport di Jayapura. Kasus Mile 72 meledak menyusul pengusiran warga Papua yang sedang memungut ceceran bijih emas di kubangan tailing, limbah penambangan emas.
Pada 15 Maret lalu, Silvi kembali terlihat di Abepura. Ia muncul bersama Kosmos, pentolan Parlemen Jalanan. Esok harinya, meledaklah peristiwa Abepura. Agenda yang diusung tetap: "Tutup Freeport!" Namun, di balik itu, rencana lain tersimpan. Yakni menggelindingkan hasrat Papua merdeka. Sampai akhirnya, waktu untuk "menjualnya" dirasakan tepat, lewat isu pelanggaran hak asasi manusia dan pencarian suaka.
Nah, di sini, peran Australia tak bisa diabaikan. Seperti diakui oleh banyak pentolan pergerakan anti-NKRI, gairah mencari suaka itu sangat terinspirasi oleh sikap Australia yang dengan mudah memberi visa menetap sementara kepada 42 warga Papua, sebulan lalu. Lantas semakin mendapat angin setelah beberapa politisi di Australia ikut nimbrung.
Kerry Nettle, senator dari Partai Hijau Australia, misalnya, langsung jadi "kompor" tak lama setelah peristiwa Abepura. Ia menuding, aparat keamanan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Mereka menguber mahasiswa hingga ke pegunungan. Malah perempuan yang selalu mengampanyekan Papua merdeka ini bernafsu untuk terbang ke Papua. Hanya saja, Pemerintah Indonesia menutup rapat pintu bagi kedatangannya.
Toh, Nettle tak berhenti cerewet. Larangan datang ke Papua ditudingnya sebagai tindakan kontraproduktif. ''Ini justru memberi kesan, Indonesia ingin menyembunyikan bukti dari komunitas internasional tentang bagaimana mereka (Indonesia) memperlakukan warga Papua Barat. Kalau Indonesia bangga dengan apa yang dilakukan di Papua, harusnya menerima pengamat dunia internasional,'' katanya kepada Gatra, memancing.
Nettle tak sendirian. Senator Bob Brown, rekan Nettle di Partai Hijau, dan Senator Natsaha Stott Despoja dari Partai Demokrat, ikut "bernyanyi". Keduanya menelan mentah-mentah informasi telah terbunuhnya 16 mahasiswa Uncen yang disampaikan oleh sebuah LSM Papua. Mereka pun bersemangat menjadikan kabar ini sebagai isu internasional. Padahal, kebenaran soal tudingan itu tak pernah terbukti. ''Jangan hanya bicara, berikan bukti,'' Desra Percaya, juru bicara Departemen Luar Negeri, menantang.
Bob bahkan mendesak pemerintahan Perdana Menteri John Howard bersikap lebih serius terhadap kasus Papua. Seperti dikutip oleh ABC NewsOnline, Bob membandingkan situasi ini dengan Irak semasa di bawah Saddam Hussein. ''Pemerintahan Howard telah mengambil bagian dalam invasi Bush (George W. Bush, Presiden Amerika Serikat --Red.) untuk kemerdekaan dan demokrasi di Irak,'' katanya. Tapi, lanjut Bob, ''Ketika hal ini menimpa tetangga kita (Papua), tak ada lagi dukungan kemerdekaan dan demokrasi itu.''
Campur tangan itu tak sebatas dijangkau dari dataran Australia. Disinyalir, tangan-tangan negeri tetangga itu sudah sampai di Papua. Mengobok-obok dari dalam. Sinyalemen ini diungkap anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon.
Mengutip laporan intelijen, kata Effendi, terdapat bukti kuat bahwa Australia mendukung gerakan OPM. ''Mereka memberi bantuan-bantuan yang sangat tertutup (ke OPM),'' ujar Effendi kepada Lukman Hakim Arifin dari Gatra, sembari menegaskan bahwa bantuan itu berbentuk dana segar.
Dukungan lainnya diperlihatkan oleh Dewan Serikat Pekerja Australia (ACTU --Australian Council of Trade Union). Bentuknya, lewat penandatanganan nota kesepakatan dengan OPM. Dalam kesepakatan itu, ACTU mendesak Indonesia mendukung kemerdekaan Papua.
Sinyalemen Effendi bisa jadi benar. Namun, di permukaan, pemerintahan John Howard tampak ramah ke Jakarta. Sampai saat ini, Howard tak terpancing oleh memanasnya Papua. Malah, terkait dengan pemberian visa sementara kepada 42 warga Papua pun, Howard masih yakin, ''Hal ini tak bakal merusak hubungan baik Australia dengan Indonesia. Apalagi sampai terjadi pemutusan hubungan diplomatik.'' Howard juga memaklumi sikap Indonesia yang menarik sementara duta besarnya untuk Australia, Mohammad Hamzah Thayeb.
Benarkah Australia bakal teguh, tak tertarik pada gerakan kemerdekaan Papua? Lepasnya Timor Timur dari NKRI sudah sewajarnya membuat Indonesia hati-hati. Sebab desakan elemen-elemen di luar eksekutif Australia terbukti berhasil membuat John Howard pergi ke lain hati. Howard berbalik mendukung, bahkan menjadi bagian dari motor lepasnya Timor Timur.
Jeffry Leonardo, pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Nusa Tenggara Timur, mengingatkan bahwa apa yang dilakukan Australia saat ini --khususnya pemberian suaka kepada 42 orang Papua-- tak jauh berbeda dengan sikapnya menjelang gejolak di Timor Timur.
Jeffry merujuk contoh pemberian suaka oleh Australia kepada Fransisco Gama alias Cikitu dan kawan-kawan. ''Ketika itu, mereka (Cikitu cs) menjadi bagian kesebelasan Timtim yang mewakili Indonesia pada Arafura Games di Australia tahun 1990,'' kata Jeffry kepada Antonius Un Taolin dari Gatra.
Wajar kalau Jeffry mewanti-wanti. Sikap pemerintahan John Howard bisa berbalik 180 derajat ketika situasi di Papua sudah "matang". Arah ke sana sebetulnya sudah terlihat. Contoh kecil saja, Senator Barnaby Joyce ikut-ikutan menyuarakan Papua merdeka. Padahal, ia berasal dari Partai Nasional, satu dari dua pilar pendukung pemerintahan Howard.
Secara ekonomi, menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, kepentingan Australia di Papua tidak begitu besar. Paling hanya Freeport, karena itu merupakan perusahaan multinasional. Tapi, dari segi kepentingan politik, katanya, Australia ingin menjadi superpower di kawasan Pasifik Selatan. "Mereka ingin menunjukkan dirinya sebagai penguasa sekaligus pelindung," ucapnya. Bagi Australia, bukan rahasia lagi bahwa Indonesia merupakan ancaman serius.
Kalau hal itu (Australia secara resmi memperjuangkan Papua merdeka) kadung terjadi, bisa-bisa Indonesia kembali ketinggalan. Seperti sudah terjadi pada kasus Timor Timur. Sikap perlawanan terhadap Papua bakal menjadi upaya sia-sia belaka. Lebih-lebih, konfrontasi terbuka lewat gelar senjata pun sangat sulit berpeluang. Selain karena Australia mengusiknya lewat dalam Papua sendiri dan pembentukan opini dunia, kekuatan persenjataan mereka sangat jauh dijangkau Tentara Nasional Indonesia.
Sebelum nasi menjadi bubur, Ikrar menyarankan agar Indonesia secepatnya "menekan" Australia. Misalnya dengan menghentikan diskusi kerja sama untuk menyusun perjanjian pertahanan baru dengan Australia, yang sampai saat ini terus berlangsung. "Perjanjian pertahanan baru itu lebih berat kepentingan Australianya, karena berkaitan dengan terorisme," ujarnya. "Kalau ada teroris di sini, kita usir saja, biar masuk ke Australia," ia menambahkan.
Ikrar juga setuju, pelajaran terhadap Australia dilakukan dengan penarikan Duta Besar Indonesia dari Canberra, seperti sudah diambil Departemen Luar Negeri. Walau tak sampai harus memutuskan diplomatik, kata Ikrar, ''Bila perlu, menurunkan derajat hubungan diplomatik dengan tak menempatkan duta besar di sana.''
Di sisi lain, Ikrar mengkritik kesiapan TNI yang dinilainya lemah. Terutama menyangkut minimnya persenjataan Indonesia. ''Pembelian alutsista juga harus serius,'' kata Ikrar. Senjata itu bukan hanya dipakai untuk internal, tapi untuk memberi pelajaran kepada negara yang macam-macam seperti Australia,'' ujar Ikrar. Kalau tidak, TNI hanya menjadi macan ompong. ''Perang? Perang pakai apa?'' katanya sambil tertawa.
Kritik Ikrar sangat beralasan. Hingga saat ini, uang belanja persenjataan Indonesia sangat kecil. Untuk tahun anggaran ini saja, menurut Juwono Sudarsono, Menteri Pertahanan, hanya Rp 28,5 trilyun, atau setengah dari angka kebutuhan minimum pertahanan, yakni Rp 56 trilyun. ''Jadi, bila anggaran yang didapat hanya segitu, tetap saja tak bisa mewujudkan mimpi-mimpi indah para pengamat,'' kata Juwono, yang juga guru besar ilmu politik Universitas Indonesia ini.
Walau kekuatan mesin perang memble, bukan berarti upaya menjaga keutuhan NKRI ikut terabaikan. Setidaknya Indonesia punya sejarah ketahanan yang terbukti tangguh, yakni dengan melibatkan rakyat sebagai garda bangsa terakhir. Keterlibatan emosi bisa timbul bila rakyat merasa aman dan terlindungi. Hanya saja, jika sedikit saja aparat keamanan alpa, bukannya semangat patriotik yang tercipta, melainkan justru ajakan mencari suaka seperti yang dibisikkan kepada Arsio.
Hidayat Gunadi, Luqman Hakim Arifin, Gatot Aribowo (Jayapura), dan Ida Palaloi (Sydney)
[Laporan Utama, Gatra Edisi 21 Beredar Senin, 3 April 2006]
0 comments:
Posting Komentar