Membangun Sistem Ekonomi Lokal yang Kuat

SEBUAH berita ini cukup membuat gelisah, "Negara-Negara APEC sepakat mempercepat liberalisasi." Berita disiarkan usai pertemuan negara-negara anggota APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik), di Bali pada 5-7 Oktober baru-baru ini.

Kegelisahan muncul lantaran sejauh ini sektor ekonomi lokal dan potensial dipinggirkan. Alih-alih membuat daya tahan ekonomi lokal kuat atas serangan produk luar negeri, pemerintah justru membuat kebijakan yang memperlemah sektor ekonomi lokal. Sebut saja kebijakan impor bahan pangan, dan kebijakan memilih Australia untuk peternakan sapi ketimbang memanfaatkan potensi lokal guna mencapai swa sembada daging sapi.

Pemerintah juga enggan bekerja untuk memilih bio energi sebagai solusi mengatasi naiknya harga minyak dunia. Di satu sisi, pemerintah terlihat boros untuk menggunakan anggaran energi dengan mengeluarkan kebijakan LCGC. Sebab keluarnya kebijakan tersebut secara linier akan meningkatkan konsumsi BBM.

Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang salah arah ini sudah selayaknya juga dirasakan oleh pemerintah daerah. Adanya otonomi semestinya juga memberikan kebebasan kepada daerah untuk melakukan penilaian terhadap kebijakan pusat. Pemikiran perlu ditelorkan dari pemimpin-pemimpin di daerah untuk membangun ekonomi rakyatnya guna mengatasi kerusakan akibat kebijakan salah arah dari pemerintah pusat. Sebab otonomi juga tak salah untuk diartikan memberikan ruang kebebasan berpikir guna membangun rakyatnya.

Salah satu yang perlu lagi dipikirkan dan dianak-emaskan adalah sektor pertanian. Apalagi krisis pangan dunia yang melanda belum lama ini akhirnya membuat kesadaran bahwa selama ini kita lalai dengan sektor pertanian. Pemerintah di daerah bisa mengambil peluang ini. Namun sebelum dilakukan, ada baiknya pemerintah terlebih dulu memikirkan untuk menggunakan pendekatan sistem apa dalam menguatkan ekonomi lokal dan potensial.

Pendekatan sistem koperasi sebenarnya tanpa sadar telah dilakukan oleh pemerintah. Sayangnya, kecenderungan kekeliruan dilakukan pemerintah di daerah dalam pendekatan model koperasi yang selama ini ada. Kekeliruan itu mencolok dari ditemukannya model kelompok usaha, mulai kelompok usaha pertanian (Poktan), juga ada kelompok usaha bersama yang bergerak di UMKM--diistilahkan Kube. Di kelompok-kelompok tani, gabungannya menjadi Gapoktan di tingkat pedesaan, kecamatan, hingga kabupaten.

Kecenderungan yang keliru ini, selain membuat efek kerusakan manajemen juga membuat paradigma masyarakat tentang koperasi bergeser. Koperasi oleh sebagian besar masyarakat diartikan sebagai tempat simpan pinjam. Koperasi tak lagi jadi organisasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi justru jadi kapitalisme terselubung yang dikuasai oleh perorangan di atas kelompok.

Kekeliruan ini diperparah dengan tak disediakannya akses oleh pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan manajemen kontrol yang bisa diakses oleh kelompok-kelompok usaha. Selain juga tak tersedianya akses pemasaran yang kaya dengan informasi. Akibatnya, model kelompok hanya dijadikan kepentingan politik dan perampokan anggaran negara. Tak sedikit model ini dipakai untuk meminta-minta "bantuan modal" ke pemerintah, yang hasilnya jauh dari peningkatan produksi usaha kelompok, kecuali buat kepentingan politik pemberi jalan bantuan modal tersebut.

Koperasi Sebagai Basis Penguatan

Dalam laporan Global Report yang dikeluarkan aliansi koperasi internasional 2011, nilai revenue 300 koperasi terbesar di dunia pada tahun 2008 mencapai US $ 1,6 triliun. Dari revenue ini, 28,85 persen merupakan kontribusi koperasi yang bergerak di sektor usaha pertanian. Menyusul berikutnya: sektor perbankan (26,27 persen), sektor ritel (21,66 persen), dan asuransi (17,23 persen). Sisanya disumbang dari koperasi kesehatan, koperasi industri, dan sekor lainnya.

Di koperasi yang bergerak di sektor pertanian, Jepang menjadi negara yang memberikan kontribusi terbesar dengan nilai revenue US$ 109 milyar, disusul Amerika dengan nilai mencapai US$ 62 milyar.

Dari 300 koperasi terbesar di dunia, 87 koperasi ada di Amerika yang konon jadi biangnya kapitalisme. Sisanya lebih banyak tesebar di negara-negara Eropa. Sementara di Asia Tenggara hanya Singapura yang masuk dalam jajaran top 300.

Laporan ini menunjukan bahwa model koperasi sebenarnya bisa jadi pilihan alternatif untuk penguatan basis perekonomian masyarakat dengan memperhatikan keunggulan lokal dan potensial. Tinggal mengkristalkan dalam komitmen politik pemimpin-pemimpin di daerah.

Berpikir Global, Bertindak Lokal

Apa jadinya jika kita disuruh maju perang oleh negara, namun kita tak dibekali persenjataan lengkap, sedangkan pihak musuh persenjataannya sudah canggih? Sudah pasti akan kalah.

Begitulah gambaran ketika era liberalisasi perdagangan diberlakukan oleh pertemuan-pertemuan tingkat dunia. Telah terbukti ketika tak sedikit industri dalam negeri berjatuhan saat era perdagangan bebas antara Cina dan Asean diberlakukan awal 2010. Gempuran beberapa produk dari Cina yang unggul dalam harga membuat produk-produk anak bangsa banyak yang tak laku di pasaran. Hanya keunggulan-keunggulan lokal yang mampu bertahan.

Jika selama 5 tahun sesudah Asean-China Free Trade Area (ACFTA) diberlakukan dan kita masih belum menemukan fokus penguatan ekonomi lokal dan potensial, bisa jadi tahun 2015 tambah banyak produk-produk kita yang berjatuhan. Di tahun inilah pemberlakukan perdagangan bebas area Asia Tenggara (Asean Free Trade Area/AFTA) akan dimulai.

Bukan tanpa alasan kekhawatiran ini muncul. Ketika baru-baru ini negara kita yang impor cabe rawit dan bawang merahnya dari Cina, setelah Cina mengalami gagal panen pemerintah RI hendak mengambil cabe dan bawang tersebut dari Vietnam dan Thailand. Bahkan Kamboja dan Myanmar jadi negara di mana kita mengimpor beras.

Jika sektor (ketahanan) pangan sudah terancam, hendak menggunakan keunggulan lokal dan potensial apa lagi untuk berperang dengan negara-negara tersebut? Ibarat ikut dalam perebutan piala AFF, tim kesebelasan negara kita sudah kalah skill dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya. (*)